Sun Apr 12
Pemerintah Klaim Ekonomi RI Tidak Krisis di Tengah Gejolak Global: Jauh dengan Situasi 1998
2026-04-14
HaiPress

JAKARTA, iDoPress - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengeklaim kondisi ekonomi Indonesia saat ini tetap tangguh di tengah gejolak global.
Airlangga menyebut kondisi saat ini jauh dari krisis, berbeda dengan apa yang terjadi di tahun 1998 silam.
Bahkan di antara negara-negara G20, pertumbuhan ekonomi RI pada 2025 merupakan yang kedua tertinggi setelah India, yaitu 5,11 persen.
Lalu, defisit anggaran Indonesia di bawah 3 persen, tergolong rendah dibanding negara-negara G20 lainnya.
Sebagai pembanding, Airlangga memberi contoh, defisit anggaran India mencapai 4 persen, Prancis 4,4 persen, Amerika Serikat (AS) 6,3 persen.
International Monetary Fund (IMF) hingga Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di kisaran 2,6-3,3 persen.
Sementara Indonesia pada tahun ini diperkirakan bisa tumbuh sampai kisaran 5,3 persen.
"Jauh berbeda dengan situasi tahun 1998. Dari segi ekonomi makro, saya katakan pertumbuhan PDB adalah 5,11 persen. Dan proyeksi tahun ini di atas 5,3 persen. Dan kuartal pertama tahun ini, kami optimistis pertumbuhan Indonesia di kuartal pertama sekitar 5,5 persen," ujar Airlangga dalam keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Selasa (14/4/2026).
Airlangga menjelaskan, ketahanan Indonesia ditopang oleh ekonomi domestik yang kuat, serta ketahanan pangan dan energi.
Selain itu, kata dia, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil mencapai swasembada beras sejak 2025.
Produksi beras mencapai 34,7 juta ton dan stok Bulog 4,6 juta ton per 8 April 2026, tertinggi dalam sejarah.
Untuk meningkatkan ketahanan energi, pemerintah akan menerapkan kebijakan B50, pengembangan energi surya, hingga peningkatan kapasitas kilang minyak.
APBN berfungsi sebagai peredam guncangan untuk masyarakat, berbagai bantuan sosial diberikan untuk masyarakat miskin.
Pemerintah turut berhasil meningkatkan penerimaan pajak.
Per Maret 2026, penerimaan pajak mencapai Rp 462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen secara tahunan.



