JAKARTA, iDoPress — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklarifikasi pernyataannya soal kemungkinan pemberian naming rights atau hak penamaan halte kepada partai politik.Ia menegaskan pernyataan tersebut hanya gurauan dan tidak dimaksudkan sebagai kebijakan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.“Kemarin sebenarnya saya sambil bercanda, saya perbolehkan partai politik," kata Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).Pramono menepis anggapan Pemprov DKI akan membuka ruang keterlibatan entitas politik dalam skema komersialisasi aset transportasi publik. Menurut dia, kerja sama naming rights tetap difokuskan kepada sektor swasta atau dunia usaha."Enggak lah, bagaimana pun yang paling utama adalah dunia usaha," tegasnya.Ia menyebutkan, saat ini sebagian besar halte di Jakarta telah memiliki nama hasil kerja sama dengan pihak swasta. Skema tersebut dinilai efektif untuk menambah pendapatan daerah.“Bahkan sekarang kalau bapak, ibu perhatikan semua halte di Jakarta sudah enggak ada yang enggak ada namanya. Karena begitu dikasih nama, ada cuannya,” ucap Pramono.Pramono menjelaskan, penamaan halte melalui kerja sama komersial dengan sektor swasta menjadi salah satu cara meningkatkan pendapatan tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.

Sempat singgung partai politik

Sebelumnya, Pramono sempat membuka peluang bagi siapa saja, termasuk partai politik, untuk mensponsori nama halte dan stasiun. Skema tersebut disebut sebagai upaya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).Pernyataan itu disampaikan Pramono saat menghadiri perayaan Paskah bersama jemaat di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (10/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyinggung transparansi penambahan PAD melalui komersialisasi penamaan fasilitas publik.Di hadapan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar Erwin Aksa dan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua, Pramono juga melontarkan kelakar bahwa partai politik dapat ikut mensponsori fasilitas publik.“Ada halte namanya Nescafe, Teh Sosro, macam-macam semuanya siapa saja yang paling penting bayar. Bahkan kalau Golkar mau buat halte pun boleh, Pak Erwin, yang paling penting bayaran aja," kata Pramono disambut gelak tawa jemaat.iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang